Konsep Pengelolaan Lingkungan

Friday, April 12th 2013. | Gaya Hidup, Kesehatan, Pendidikan
Konsep Pengelolaan Lingkungan

Konsep Pengelolaan Lingkungan

Konsep Pengelolaan Lingkungan Memiliki dampak terhadap kesejahteraan warga baik secara profit maupun sebagai benefit.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak
langsung. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia, dengan lingkungan fisik manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan materilnya, dengan lingkungan biologi manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya, dan dengan lingkungan sosial manusia dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya. Lingkungan dipandang sebagai tempat beradanya manusia dalam melakukan segala aktivitas kesehariannya.

Konsep Pengelolaan Lingkungan

1. Pengelolaan Lingkungan dan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut mandat yang terkandung dari Program Pembangunan Nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal sertapenataan ruang.

Hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development – WSSD) di Johannesburg Tahun 2002, Indonesia aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka diputuskan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konsep ini mengandung dua unsur :

  • pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara.
  • kedua adalah keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan.

 

Hal ini mengingat visi pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, visi pembangunan yang kita anut adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu fungsi lingkungan hidup perlu terlestarikan.

Kebijakan pembangunan Nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan tersebut pada Pembangunan Nasional memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan secara proposional. Sejalan dengan itu telah diupayakan penyusunan Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan melalui serangkaian pertemuan yang diikuti oleh berbagai pihak. Konsep pembangunan berkelanjutan timbul dan berkembang karena timbulnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan,informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

  • Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  • Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
  • Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
  • Menetapkan pendekatan kewilayahan.

 

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

  1. Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

 

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

  1. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

 

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif

  1. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

 

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

  1. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

 

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

  1. Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

 

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum, oleh sebab itu dalam bagian ini akan dikemukakan hal yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Dengan pesatnya pembangunan nasional ang dilaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa sisi lemah, yang menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pegangan untuk dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan.

Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penaatan dan penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya rehabilitasi lingkungan. Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi :

  • Regulasi Perda tentang Lingkungan.
  • Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
  • Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
  • Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
  • Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
  • Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
  • Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

 

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ternyata juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan.

Dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-undang No.4 Tahun 1982. Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang No 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya.Undang-undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup.

Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang No. 22 Th 2001 tentang Gas dan Bumi, UU No. 41 Th 1999 tentang kehutanan, UU No. 24 Th 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur.

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain. Di dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai fihak, serta ketegasan dalam penaatan hukum lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi barbagai pihak dan pengawasan serta penaatan hukum yang betul-betul dapat ditegakkan, dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan dan tidak berhenti pada slogan semata. Namun demikian fakta di lapangan seringkali bertentangan dengan apa yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup dari waktu ke waktu, ditunjukkan beberapa fakta di lapangan yang dapat diamati. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah antara lain sebagai berikut:

  • Ego sektoral dan daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimbahkan sebagian kewenangan mengelola lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, hidup, demikian juga ego sektor. Pengelolaan lingkungan hidup sering dilaksanakan overlaping antar sektor yang satu dengan sektor yang lain Tumpang tindih perencanaan antar sektor. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain
  • Pandanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun semua orang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya PAD masih terlalu rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup, diperparah lagi tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup.
  • Keterbatasan sumberdaya manusia. Harus diakui bahwa didalam pengelolaan lingkungan hidup selain dana yang memadai juga harus didukung oleh sumberdaya yang mumpuni. Sumberdaya manusia seringkali masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat pemda) banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya lingkungan hidup.
  • Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi. Sumberdaya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak demikian; eksploitasi bahan tambang, logging hanya menguntungkan sebagian masyarakat, aspek lingkungan hidup yang seharusnya, kenyataannya banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa tidak terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya.
  • Lemahnya implementasi paraturan perundangan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, cukup banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan peraturan perundangan dengan baik, bahkan mencari kelemahan dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuannya.
  • Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan. Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum.
  • Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menegah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup.
  • Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dapat terjadi untuk mengharapkan hasil yang instant, cepat dapat dinikmati. Mungkin dari sisi ekonomi menguntungkan tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penggunaan pupuk, pestisida, yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

 

Sebetulnya di tiap-tiap daerah terdapat kearifan lokal yang sering sudah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan secara turun-temurun. Tentu saja masih banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerah-daerah otonom yang hampir tidak mungkin untuk diidentifakasi satu per satu, yang kesemuanya ini timbul akibat “pembangunan” di daerah yang pada intinya ingin mensejahterakan masyarakat, dengan segala dampak yang ditimbulkan. Dengan fakta di atas maka akan timbul pertanyaan, apakah sebetulnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan masih diperhatikan dalam pembangunan kita. Apakah kondisi lingkungan kita dari waktu ke waktu bertambah baik, atau bertambah jelek? Hal ini sangat diperkuat dengan fakta seringnya terjadi bencana alam baik tsunami, gempabumi, banjir, kekeringan, tanah longsor, semburan lumpur dan bencana alam lain yang menyebabkan lingkungan kita menjadi turun kualitasnya. Tentu saja tidak ada yang mengharapkan itu semua terjadi. Sebagian bencana alam juga disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.

Begitu banyaknya masalah yang terkait dengnan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembangunan. Masalah tersebut dapat timbul akibat proses pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup. Di era otonomi ini tampak bahwa ada kecenderungan permasalahan lingkungan hidup semakin bertambah kompleks, yang seharusnya tidak demikian halnya. Ada sementara dugaan bahwa kemerosotan lingkungan hidup tekait dengan pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah ingin meningkatkan PAD dengan melakukan eksploitasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan semestinya.
Dengan cara seperti ini maka terjadi kemerosotan kualitas lingkungan di mana-mana, yang diikuti dengan timbulnya bencana alam. Terdapat banyak hal yang menyebabkan aspek lingkungan hidup menjadi kurang diperhatikan dalam proses pembangunan, yang bervariasi dari daerah satu dengan daerah yang lain, dari hal-hal yang bersifat lokal seperti ketersediaan SDM sampai kepada hal-hal yang berskala lebih luas seperti penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan.

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup memadai, namun demikian didalam pelaksanaanya, termasuk dalam pengawasan, pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini sangat terkait dengan niat baik pemerintah termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya agar prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat terselenggara dengan baik. Oleh karena pembangunan pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka aspirasi dari masyarakat perlu didengar dan program-program kegiatan pembangunan betul-betul yang menyentuh kepentingan masyarakat.

 

2. Pengelolaan Lingkungan dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengelolaan pencemaran logam berat.  Walaupun berbagai kebijakan telah diciptakan dalam rangka mendapatkan lingkungan berkualitas, jika penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sasaran yang dicapai akan sia-sia. Selama ini dikenal dua versi definisi pencemaran, pertama adalah “mengubah menjadi kotor atau tidak murni baik secara seremonial maupun secara moral”, sedangkan definisi kedua, adalah “secara fisik membuat jadi tidak murni, busuk dan kotor” (Haslam, 1990). Namun berdasarkan hasil survey dari beberapa definisi pencemaran, Hellawell (1986) menyimpulkan bahwa pencemaran adalah sebagai “sesuatu (zat atau benda) yang berada dalam tempat yang salah, pada waktu yang salah, dan jumlah yang salah”. Pencemaran lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan manusia, karena itu selama dua abad terakhir ini telah terjadi momentum peningkatan kerusakan lingkungan secara keseluruhan di permukaan bumi ini sebagai hasil dari kegiatan manusia. Hal ini diperparah lagi oleh kondisi jumlah populasi manusia dari masa ke masa selalu bertambah dengan pesat, sedangkan hasil teknologi pengolahan limbah tidak menentu sehingga terjadi korelasi positif antara kecepatan peningkatan populasi manusia dengan kenaikan kuantitas limbah di bumi ini.

Pencemaran lingkungan terbagi berdasarkan; 1) intesitasnya, dengan mengabaikan besarnya efek pencemaran, 2) persistensi, terutama bila pemurnian hanya dilakukan di bagian hilir saja, dan 3) keberlanjutan atau tidak sporadik dan kronis.

Pemisahan yang lebih sederhana atas jenis pencemaran lingkungan dapat dilakukan berdasarkan sumber pencemar itu sendiri, yaitu: alami, domestik, dan industri. Apabila kita mengacu pada definisi yang menyatakan pencemaran sebagai “suatu (zat atau benda) yang berada pada tempat, waktu dan jumlah yang salah”, maka istilah pencemaran alami itu sebetulnya tidak ada. Namun demikian, seringkali kita menemukan suatu habitat yang tidak nyaman atau tidak tepat bagi kelangsungan hidup berbagai organisme yang sama sekali bukan disebabkan oleh ulah manusia. Dalam hal ini di mana alam tidak selamanya dapat berfungsi untuk menunjang suatu kehidupan, seperti misalnya keberadaan gas radon secara almiah yang berasal dari pecahan uranium dalam lapisan bumi telah merembes melalui tanah masuk ke dalam sumber mata air. Berkurangnya oksigen dalam air karena melimpahnya jatuhan daun secara alamiah juga dapat menyebabkan terganggunya kehidupan organisme air.

Limbah domestik adalah limbah sebagai hasil buangan berasal dari rumah tangga yang secara langsung dibuang ke lingkungan sekitarnya. Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi telah memengaruhi jenis limbah domestik menjadi lebih sulit untuk dihancurkan. Salah satu contoh adalah penggunaan sarana pembungkus yang terbuat dari bahan plastik yang sukar terurai telah menggantikan posisi bahan alami (daun dan kulit batang tanaman) yang jauh lebih mudah terurai secara alami.

Proses kimia, fisika, dan biologi selama ini telah memegang peranan penting dalam mekanisme penguraian limbah domestik sepanjang kuantitas dan intensitas pembuangan limbah masih dalam batas yang normal. Namun sayangnya peningkatan populasi manusia telah menyebabkan  peningkatan kuantitas dan intensitas pembuangan limbah domestik sehingga membuat proses penguraian limbah secara alami menjadi tidak seimbang. Bila hal ini terjadi secara terus menerus, Soemarwoto (1991) memperkirakan akan terjadi: peningkatan kadar BOD, COD, N dan K di sungai-sungai; banyak sumur dan sumber air penduduk lainnya mengandung bakteri koli yang menunjukkan telah terjadinya pencemaran oleh tinja dan pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan gulma air.

Limbah yang dihasilkan dari pencemaran industri pada umumnya bersifat limbah anorganik yang memiliki keragaman yang luas dengan kemiripin yang kecil. Limbah industri dapat berbentuk gas, cair maupun padat sebagai hasil sampingan dari kegiatan: pabrik, petanian, peternakan, kehutanan dan lain-lain. Seringkali limbah industri yang bercampur dengan limbah domestik yang dibuang ke dalam suatu sistem perairan justru lebih meningkatkan dampak kerusakan yang lebih total pada sumber daya perairan tersebut. Peningkatan pemakaian obat-obat pertanian (pestisida dan pupuk) secara signifikan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pencemaran lingkungan.

Beberapa jenis limbah sebagai hasil kegiatan manusia yang  mencemari bagian hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Tulang Bawang di Propinsi Lampung telah teridentifikasi oleh Rivai dkk. (1991a) dalam bentuk akumulasi limbah bahan anorganik. Lebih lanjut  Rivai (2000f) juga melaporkan bahwa pencemaran wilayah pesisir yang paling berat di Propinsi Lampung terdapat di pantai Timur, dimana jenis Sumber-Sumber Pencemar
limbah terdiri dari: cairan organik, limbah hasil pertanian, plastik dan kaleng, pupuk, pestisida, limbah alami dan domestik. Toksikologi Lingkungan
Toksikologi lingkungan pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku zat kimia serta perkiraan dampak yang ditimbulkan baik terhadap organisme hidup maupun lingkungannya.Termasuk di dalamnya menguraikan serta memperkirakan perubahan lingkungan yang akan terjadi atas masuknya senyawa pencemar sebagai hasil kegiatan manusia ke dalam lingkungan (Levin dkk. 1989). Dengan segala bentuk tekanan terhadap masalah-masalah lingkungan maka ilmu toksikologi lingkungan diharapkan dapat melakukan pendekatan terhadap berbagai masalah lingkungan secara lebih rinci dan tepat. Berdasarkan konsep serta metodologi dari toksikologi lingkungan, pengamatan suatu kasus keracunan tidak dilakukan hanya sesaat saja, melainkan sedapat mungkin harus dipelajari sejak mulai dari awal, misalnya; dari masa kecil, pertumbuhan, dewasa dan tua.

Selain itu akan lebih sempurna apabila hasil penelitian toksikologi lingkungan  melibatkan faktor-faktor sosial yang terkait antara: periaku, pendidikan, ekonomi bahkan mungkin politik. Ruang lingkup  ilmu toksikologi meliputi penelitian toksisitas senyawa kimia yang digunakan untuk bidang: kedokteran, industri makanan, pertanian/peternakan, industri kimia, pertambangan dan lain-lain.

Pada prinsipnya ilmu toksikologi merupakan perwujudan dugaan terjadinya suatu perubahan yang disebabkan oleh masuknya senyawa racun ke dalam lingkungan. Seiring dengan proses alami, dalam ekosistem sendiri telah terjadi perubahan secara konstan dimana hal ini dapat merupakan tantangan untuk membedakan dampak antropogenik dengan dampak dari fluktuasi alamiah. Menurut Kelly dan Harwell (1989), dalam penelitian ilmu toksikologi lingkungan terdapat langkah-langkah penting yang tidak dapat diabaikan untuk dipahami, antara lain:

(1)                          Proses pergerakan dari senyawa pencemar dalam lingkungan, misalnya: bagaimana perilaku, kuantitas, konsentrasi dan distribusi dari senyawa tersebut dalam ekosistem.

(2)                          Frekwensi dan lamanya senyawa pencemar berada pada suatu ekosistem.

(3)                          Spesifikasi sifat kimianya.

(4)                          Kemampuan untuk bertahan dalam kondisi ekosistem yang baru ditempati.

(5)                          Memiliki tanggapan balik antara efek biologi dengan proses lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu perubahan.

(6)                          Interaksi dengan senyawa kimia antropogenik lain atau tekanan terhadap ekosistem.

(7)                          Pembagian senyawa kimia ke dalam komponen ekositem.

(8)                          Perpindahan atau pergerakan senyawa kimia kembali dalam bentuk aslinya.

(9)                          Hilangnya senyawa kimia dari ekosistem melalui pembagian secara bolak balik.

 

Tujuan utama dari upaya pengelolaan lingkungan pada intinya adalah untuk memperoleh kepastian lingkungan yang “sehat” bagi kehidupan manusia. Toksikologi lingkungan dapat digunakan untuk memantau terjadinya kontaminasi  senyawa beracun dalam lingkungan dengan menggunakan manusia sebagai bio-indikator. Rivai (1995, 1999c, dan 2001a) melaporkan bahwa kuku dan rambut merupakan bioindikator yang terbaik dibandingkan dengan organ tubuh yang lain untuk digunakan dalam pemantauan kontaminasi logam berat terhadap manusia.

Beberapa keuntungan yang diperoleh antara lain: 1) Mudah diperoleh karena tidak diperlukan tindakan operasi maupun otopsi untuk mendapatkannya; 2) Dapat disimpan dalam waktu yang lama sebelum dianalisis tanpa mengalami kerusakan atau perubahan struktur. 3) Mudah untuk dibawa, dikirim, dan dipindahkan karena penyimpannya tidak memerlukan tempat yang khusus seperti misalnya lemari pendingin. dan 3) Relatif ringan dan lentur sehingga mudah untuk menyesuaikan dengan penggunaan peralatan analisis di laboratorium.

Selama ini dalam pengelolaan lingkungan hidup pandangan kita bersifat antroposentris, yaitu melihat permasalahannya hanya dari sudut kepentingan manusia saja. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya karena ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan harus bersifat holistik, yaitu memandang keseluruhannya sebagai suatu kesatuan (Soemarwoto, 1983) . Peranan manusia dalam masalah lingkungan lebih diperjelas lagi oleh Nissihira dkk. (1997) yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan masalah lingkungan adalah setiap kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari hasil kegiatan manusia.

Akhir-akhir ini topik utama yang selalu hangat untuk didiskusikan adalah mengenai isu perubahan lingkungan global seperti misalnya: penipisan lapisan ozon, penumpukan unsur CO2 di atmosfir, hujan asam, perubahan iklim global, pencemaran lingkungan dan proses penggundulan hutan dan lain-lain. Pencemaran logam berat turut memberikan kontribusi yang nyata terhadap isu perubahan lingkungan global khususnya dalam hal masuknya senyawa beracun ke dalam lingkungan sebagai akibat kegiatan industri, pertanian, perternakan, kehutanan dan lain-lain. Selama ini dengan pertimbangan bahwa masalah yang terjadi dalam isu lingkungan global semata-mata mekanismenya hanya dapat jelas terungkap melalui ilmu pengetahuan alam saja, maka manusia melakukan pendekatan secara ekslusif  tehadap isu perubahan lingkungan global hanya melalui ilmu pengetahuan alam. Berbagai Aspek Dimensi ManusiaMenurut Suzuki (1999) hingga saat kita belum mendapatkan jalan keluar yang efektif untuk memecahkan masalah perubahan lingkungan global, karena dalam banyak kasus ternyata manusia merupakan penyebab utama dari terjadinya masalah-masalah lingkungan di berbagai belahan bumi ini. Dalam pengelolaan manusia hendaknya sudah  tercakup di dalamnya beberapa dimensi, seperti : pendidikan, pendidikan lingkungan, pengetahuan, persepsi, kepedulian dan perilaku dari manusia itu sendiri terhadap masalah-masalah lingkungan (Nishihira dkk. 1997).

Adanya keragaman dimensi manusia merupakan langkah penting yang telah membawa kita kepada kondisi dan bentuk perubahan lingkungan global yang berbeda berdasarkan setiap dimensinya. Untuk mendapatkan jalan keluar yang baik dalam memecahkan masalah-masalah lingkungan, maka sudah saatnya baik  di negara yang sudah maju maupun negara sedang berkembang mulai mengembangkan berbagai penelitian mengenai dimensi manusia terhadap perubahan lingkungan global (Torigoe, 1997).

3. Pendekatan Terpadu Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan selama ini secara terus menerus telah dimanfaatkan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, termasuk juga di dalamnya untuk memperluas habitat dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada dasarnya dalam menghadapi masalah-masalah lingkungan, yang perlu dikelola bukanlah hanya aspek lingkungan itu semata-mata, melainkan justru aspek manusialah yang harus lebih dititikberatkan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu sudah saatnya  bagi kita untuk selalu melibatkan ilmu pengetahuan sosial dalam upaya pengelolaan lingkungan. Cakupan ilmu pengetahuan sosial disini sudah termasuk di dalamnya ilmu: hukum, politik, ekonomi, antropologi, pendidikan dan lain-lain.

Betapapun baik dan sempurnanya suatu “konsep pengelolaan lingkungan” yang dirancang oleh para ahli tetapi bila tidak melibatkan pengelolaan manusia itu sendiri sebagai pengguna dan pelaksana  maka sudah dapat dipastikan hasilnya akan menjadi sia-sia.

Sejak beberapa puluh tahun yang lalu hubungan antara lingkungan dan konflik sosial politik telah menjadi isu khusus yang menarik untuk dipelajari lebih dalam. Banyak hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa dampak dari konflik telah menciptakan penurunan kualitas lingkungan yang parah. Beberapa kasus jatuhnya bom pada kegiatan perang merupakan bukti terkini yang memperlihatkan bagaimana air dan tanah pada lokasi sasaran dapat menjadi tercemar. Kasus yang sangat menyolok terjadi pada waktu Perang Teluk dimana penghancuran lingkungan telah digunakan sebagai alasan demi kesejahteraan manusia (Ornas dan Strom, 1999).

Begitu pula sebaliknya, kelangkaan suatu sumberdaya dapat menimbulkan terjadinya peperangan, dimana kerusakan lingkungan yang terjadi akan lebih sulit lagi untuk diperbaiki. Dilema ini dapat dikarenakan berkurangnya pasokan suatu sumberdaya alam baik karena kerusakan lingkungan maupun peningkatan kebutuhan sumberdaya alam seiring dengan meningkatnya populasi manusia. Meskipun demikian hingga saat ini kita masih belum dapat menandai kapan suatu lingkungan dikatakan aman dari kelangkaan suatu sumberdaya hingga penjelasannya baru dapat diketahui manakala terjadinya konflik yaitu dalam bentuk serangan.

Pencemaran logam berat merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya isu perubahan lingkungan global terutama dalam hal pencemaran lingkungan oleh senyawa logam berat beracun. Melalui ilmu pengetahuan alam berbagai upaya untuk meminimalkan dampak dapat dilakukan dimulai dari langkah-langkah mengidentifikasi, mengencerkan, mengganti sampai pada  menghilangkan keberadaan senyawa tersebut baik di alam maupun dalam tubuh organisme hidup melalui proses  analisis kimia, fisika dan biologi. Namun demikian pendekatan masalah pencemaran logam berat melalui ilmu pengetahuan alam saja ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan hingga tuntas tanpa melibatkan ilmu pengetahuan sosial.

Beberapa negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, Kanada dan lain-lain  dapat dijadikan contoh dalam kasus terjadinya pencemaran logam berat, namun secara bersamaan negara-negara tersebut juga dapat dijadikan contoh dalam hal pendekatan terpadu terhadap masalah tersebut. Dalam hal pengelolaan lingkungan secara terus menerus mereka telah meningkatkan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti misalnya: teknik sampling dan analisis senyawa racun, reklamasi tanah, dan pengolahan limbah cair/padat. Sejalan dengan  tindakan tersebut, dalam waktu bersamaan mereka juga meningkatkan ilmu pengetahuan bidang sosial dalam rangka menumbuhkan persepsi, pengetahuan, kepedulian dan perilaku manusia yang tepat dalam hal menyikapi masalah-masalah pencemaran logam berat.

Beberapa contoh kongkrit di lapangan atas perilaku manusia di negara maju dalam menyikapi pencemaran logam berat  antara lain: 1) Tidak membuang secara langsung ke dalam lingkungan limbah padat yang mengandung logam. 2) Limbah senyawa kimia yang berasal dari rumah sakit dan laboratorium penelitian tidak dibuang langsung ke dalam saluran air, melainkan dikumpulkan serta dikirimkan kepada tempat tertentu yang telah ditetapkan. 3) Menghindari penggunaan mainan dan  peralatan bayi yang terbuat dari logam. 4) Tidak menggunakan limbah barang-barang cetakan sebagai pembungkus makanan. 5) Menghindari pemakaian kosmetik yang mengandung logam beracun, seperti misalnya logam merkuri yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar pemutih kulit. Contoh di atas merupakan contoh sederhana berupa pengetahuan umum yang telah sangat disadari oleh masyarakat dari lapisan tingkat bawah hingga atas. Sudah barang tentu pengetahuan tersebut tidak dapat diperoleh begitu saja oleh masyarakat melainkan melalui proses pendidikan, penegakan hukum, dan penyampaian informasi secara terus menerus.

Pendidikan lingkungan memiliki peran yang strategis dan penting dalam mempersiapkan manusia  untuk memecahkan masalah lingkungan sebagaimana telah diputuskan secara internasional pada Konferensi Bumi di Brazil dan tertuang dalam Agenda 21 pada Bab 36. Hanya melalui pendidikan lingkungan orang dapat mengembangkan  segi pemikiran dalam mendukung langkah yang tepat untuk skala lokal dan global. Kepedulian bukan merupakan tujuan akhir dari pendidikan lingkungan namun harus juga diikuti oleh langkah nyata.

Selain dari itu, pendidikan sendiri merupakan jalur positif untuk menuju perubahan pada periode modern. Manusia perlu melanjutkan pendidikan, khususnya dalam bidang lingkungan karena terjadinya perkembangan yang sangat cepat terhadap perubahan maupun pemahaman mengenai lingkungan. Beberapa hasil penelitian terdahulu (Kawashima 1999, Suzuki dkk. 1999, Soerjani 1998 dan Sudarmadi dkk. 2001), melaporkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dari suatu masyarakat maka semakin tinggi pula persepsi dan kepedulian masyarakat tersebut sehingga  menimbulkan sikap serta perilaku yang lebih baik dalam menghadapi masalah lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan harus disampaikan secara intensif dan komperhensif melalui semua jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal.

Peningkatan ilmu pengetahuan manusia tentang lingkungan hidup bila tanpa disertai upaya penyebarluasan informasi ilmu pengetahuan itu sendiri sudah barang tentu akan menjadi hambatan ke arah terciptanya  lingkungan yang berkualitas. Khususnya dalam hal pengelolaan pencemaran logam berat dimana setiap saat dapat saja terjadi suatu perubahan atau pergeseran. Sementara itu pada saat yang sama teknologi informasi diharapkan dapat meratakan jalan dalam hal penyebaran informasi yang lebih baik bagi masyarakat serta pemerintah yang lebih responsif. Media massa disini sudah termasuk: media cetak, radio, televisi dan internet.

Media cetak khususnya surat kabar selama ini telah berperan penting dalam hal penyebaran informasi masalah lingkungan. Hal tersebut telah dibuktikan dalam beberapa penelitian, salah satu diantaranya Fang (1997), melaporkan bahwa 64 % dari penduduk kota Beijing dan Shanghai di China mendapatkan informasi  mengenai masalah lingkungan yang berasal dari surat kabar. Begitu pula Rivai (2001b), menunjukan bahwa surat kabar bagi penduduk kota Bandarlampung merupakan media yang paling efektif sebagai sumber informasi masalah pencemaran logam berat dibandingkan dengan radio dan televisi. Hal ini mungkin dikarenakan surat kabar merupakan media yang relatif murah serta mudah diperoleh sehingga cenderung  memiliki tingkat efektifitas penyebaran informasi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan media lainnya seperti misalnya radio, televisi dan internet.

Penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengelolaan pencemaran logam berat. Walaupun berbagai kebijaksanaan telah diciptakankan dalam rangka untuk mendapatkan lingkungan yang berkualitas, namun bila penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya maka sasaran yang akan dicapai akan menjadi sia-sia.

Menurut Hiraoka (1997), ada beberapa hal yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan  pendekatan  terpadu pengelolaan pencemaran logam berat: 1) Peningkatan keahlian  profesional di bidangnya secara terus menerus seiring dengan perubahan lingkungan yang terjadi secara global. 2) Pengembangan kebijaksanaan lingkungan yang mudah dipahami oleh manusia sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. 3) Berfungsinya peneggakan hukum dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. 4) Tersedianya penyampaian teknik informasi yang tepat.

 

4. Sampah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Paradigma pengelolaan sampah beberapa waktu yang lalu belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate, A Malik Ibrahim berpendapat, dengan adanya UUPS (Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008), maka kepastian hukum mengenai pengelolaan sampah, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan sampah diharapkan dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sampah padat yang dikelola dengan baik seharusnya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, misalkan saja sampah-sampah organik yang ada dijadikan sebagai pupuk kompos, sampah-sampah plastik didaur ulang sehingga sampah bukanlah sesuatu yang harus dibuang tetapi dapat dimanfaatkan bahkan dicari atau ditunggu-tunggu semua orang. Terus berputarnya siklus daur ulang alam yang merupakan kunci keselamatan bumi, sebenarnya menjadi tanggung jawab manusia di lingkungannya masing-masing”.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah No 18 Tahun 2008 telah menegaskan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, sedangkan tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur dengan peraturan daerah. Penegasan dalam UUPS, juga dibebankan sebagai kewajiban kepada Pengelola Kawasan (permukiman;komersial; industri; khusus; fasilitas umum; fasilitas sosial; dan fasilitas lainnya) untuk membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 tahun setelah diundangkan UUPS.

Penanggulangan masalah pengelolaan sampah harus dirumuskan secara sistematis dan bertahap sesuai kebutuhan sehingga dalam implementasinya masih tetap diperlukan masukan-inisiatif dari pelaku pembangunan. Diperlukan kesadaran dan pemahaman dari pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat dan dukungan sektoral yang memadai untuk mewujudkan hal tersebut. Wahab Ibrahim (2008) menuturkan, proses daur ulang sampah adalah penjaga kelestarian alam. Sebenarnya sampah bukanlah limbah, melainkan sumber daya bahan baku untuk proses daur ulang yang menghasilkan humus atau kompos, pupuk, pelindung pembangun kesuburan tanah.

Daur ulang adalah penggunaan kembali material atau barang yang sudah tidak digunakan untuk menjadi produk lain. “Bayangkan saja Satu Juta Tahun dibutuhkan oleh sebuah gelas yang dibuang untuk terdegradasi (hancur) secara alamiah. Selain berfungsi untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), daur ulang bermanfaat memenuhi kebutuhan akan bahan baku suatu produk. Dan dari segi penggunaan bahan bakar adanya daur ulang dapat menghemat energi yang harus dikeluarkan suatu pabrik” ungkapnya.

Sebagai contoh, dalam pelayanan persampahan di Kota Ternate, terbagi dalam 10 blok daerah pelayanan dan 1 blok cadangan. Selain itu, terdapat 5 blok penunjang yang terdiri dari 2 penunjang blok Utara, 2 penunjang blok Selatan dan 1 penunjang blok Barat serta beberapa kontainer yang penempatannya pada lokasi-lokasi strategis seperti, pasar, terminal pelabuhan dan lain-lain. Pengumpulan dan pengangkatan limbah padat pemukiman, perdagangan, komersial, dan industri dilakukan setiap hari agar kebersihan dan sanitasi kota tetap terjaga. Metode pengumpulan ini terdiri atas pengumpulan langsung dan tidak langsung, Metode langsung diterapkan dalam pengumpulan limbah perumahan atau pertokoan. Truk angkutan mengangkut limbah dari rumah ke rumah. Sistem ini cukup memakan tenaga dan waktu, maka retribusi dengan metode ini pun lebih mahal daripada metode yang lain. Metode tidak langsung, yang diterapkan untuk permukiman atau gedung bertingkat di mana sampah diangkut ke sebut saja TPS untuk kemudian dibawa ke TPA dengan kontainer besar atau kompaktor.

Dalam prospek pengembangannya bandingkan proses pengelolaan sampah di Singapura yang telah mengembangkan sistem pneumatik, mengangkut limbah lewat jaringan pipa bawah tanah dengan cara disedot pompa vacum menuju pusat pengumpulan limbah, kemudian limbah disimpan dan dipadatkan sebelum dibuang. Sistem ini lebih produktif dan higienis karena tidak ditangani secara manual dan ada transfer limbah. Metode pneumatik ini banyak dipasang di rumah sakit, pemukiman (real estate) dan industri makanan, tentu saja sistem ini mahal dalam hal biaya instalasi,operasional dan pengawasan. Saat ini telah ditanda-tangani perjanjian kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kota Ternate dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia tentang Mekanisme Pembangunan Bersih, Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Peningkatan Pengelolaan Persampahan dengan Menggabungkan Penangkapan dan Pemusnahan Landfill Gas dan Pembangkitan Listrik di TPA Sampah Buku Dero-Dero, Takome Ternate. Namun hingga saat ini, sistem operasional TPA masih Open Dumping dan masih dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebersihan Kota Ternate, menunggu hingga pelaksanaan pekerjaan pembangunan TPA sistem operasional Controll Landfill selesai, tambah Muda menjelaskan.

Di pihak lain, sampah Rumah Tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, misalnya membersihkan rumah, memasak, makan, dan minum dsb. Dilihat dari jenisnya, sampah Rumah Tangga dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu: (1) Sampah basah (organik) adalah sampah yang berasal dari benda hidup yang mudah diuraikan oleh bakteri pengurai, misalnya berupa sisa makanan, dedaunan, bangkai binatang; (2) Sampah kering (non-organik) adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit diuraikan bakteri pengurai, misalnya berupa plastik, kertas kaleng, dan logam.

Didaerah perkotaan, pada umumnya sampah rumah tangga dibuang keluar rumah karena keterbatasan lahan, melalui proses pengomposan dan pembuangan ke TPS yang biasa dikelola secara swadaya oleh masyarakat, selanjutnya diangkut ke TPA oleh petugas kebersihan kota.

Sebaliknya, perlu dilakukan pemilihan sampah, karena pemilihan sampah bermanfaat untuk:

  • Mendukung kebersihan lingkungan melalui perubahan kebiasaan masyarakat dalam memilih sampah rumah tangga.
  • Membantu masyarakat yang hendak melakukan pengolahan sampah menjadi kompos.
  • Mempermudah proses daur ulang sampah oleh pemulung atau masyarakat pengolah sampah kertas, kaca, plastik dll.
  • Membuka peluang kesempatan kerja/berusaha bagi masyarakat yang hendak mengelola sampah menjadi benda yang bermanfaat dan laku jual .
  • Mendukung dan membantu pemerintah dalam mengembangkan proses 4 R (Recyling, Reduce, Reuse, Replace) .

Pengelolaan sampah mulai dari sumber pembuangan sampah rumah tangga sampai ke TPS merupakan tanggungjawab bersama warga. Peran ibu rumah tangga sangat besar untuk menanamkan kebiasaan memilih sampah dilengkungan keluarganya, yaitu dengan menyediakan 2 tempat sampah yang berbeda untuk sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik dimasukkan kedalam kantong plastik pada tempat sampah basah, sementara sampah kering dimaksukan kedalam kantong plastik pada tempat sampah kering. Setiap kantong plastik yang telah terisi sampah organik dan an-organik ditempatkan didepan rumah untuk diangkut oleh petugas pengangkut sampah dengan gerobak sampah RT/RW .

Sampah yang sudah dipilih akan dikelola sebagai berikut: (1) Untuk sampah Organik dilakukan kegiatan sebagai berikut:

  • Diangkut ke tempat pengomposan untuk diolah menjadi kompos (daur ulang/recyling) .
  • Kompos yang telah mengering siap dikemas dan diberi label untuk dipasarkan .
  • Pemasaran kompos .
  • Perlu kemitraan dengan pemerintah, swasta masyarakat dan pengguna lainya .

(2) Untuk sampah Non-organik dilakukan kegiatan sebagai berikut:

  • Pemakaian kembali sampah kering (reuse) yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan, seperti kaleng menjadi vas bunga
  • Daur ulang sampah (recyling), seperti kertas, kardus, botol, kalene, gelas, potongan besi, alumunium, dan lain-lainyang masih bernilai ekonomi menjadi benda lain yang lebioh bermanfaat
  • Pengurangan sampah (reduce), pengusaha dapat menerima kembali pembungkus kemasan maupun barang-barang yang sudah habis pakai untuk dimanfaatkan kembali

Sampah yang sudah dipilih diangkut ketempat pengomposan (sampah organik) dan tempat penampungan sampah an-organik untuk diolah menjadi bahan yang berguna. Pola manajemen sampah organik dan an organik dapat dijelaskan oleh Gambar 2.1. berikut.

 

Gambar 2.1. Model Pengelolaan Sampah Organik dan an Organik

 

Sampah organik yang dihasilkan oleh sebuah rumah tangga atau 1 kepala keluarga (KK) yang beranggota 5 orang (Bapak, Ibu, 2 anak dan 1 pembantu) setiap hari kurang lebih 2 kg. Kalau sebuah Rukun Tetangga (RT) terdiri dari 40 KK dan sebuah Rukun Warga (RW) terdiri dari 10 RT, maka bisa dihitung berapa jumlah sampah organik yang memerlukan pengelolaan selanjutnya, atau biasa disebut “dibuang”.  Untuk mengubah pola pikir bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama yang menghasilkan, dan mengubah kebiasaan membuang sampah menjadi mengelola sampah perlu upaya yang tidak mudah dan memerlukan waktu dan kesabaran.

Dari pengalaman dan pembelajaran, Kebun Karinda menawarkan sebuah model bagi RT/RW yang ingin mandiri dalam pengelolaan sampah organiknya, namun untuk keberhasilannya diperlukan beberapa syarat(Nasrun Andika Nurdin, 2009).:

1.     Kegiatan ini diorganisir oleh pemimpin masyarakat setempat (Ketua RT/RW), dibantu sebuah tim pelaksana (Komite Lingkungan).

2.     Ada keteladanan dari para pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat, pemuka agama yang menjadi panutan masyarakat setempat.

3.     Dibangun komitmen di antara seluruh warga, lingkungan bagaimana yang ingin dicapai.

4.     Ada pendampingan agar kegiatan berkelanjutan, kader/motivator yang mendampingi harus sudah berpengalaman melakukan pengomposan.

5.     Proses pengomposan dipilih yang tidak menimbulkan bau ialah proses fermentasi.

Sampah organik rumah tangga yang segar dan lunak, sangat mudah dikomposkan. Pengomposan dapat dilakukan secara individual di setiap rumah atau secara komunal oleh Komite Lingkungan RT/RW.

4.1. Pengomposan Individual

Kebun Karinda menyarankan pengomposan dengan metode Takakura. Jika dilakukan dengan benar dalam proses tidak ada bau busuk, tidak keluar air lindi, dan higienis. Tidak memerlukan tempat luas, tetapi tidak boleh kena hujan atau sinar matahari langsung. Wadahnya bisa keranjang cucian isi 40 L atau lebih dikenal dengan Keranjang Takakura, ember bekas cat atau kaporit (isi 25 L), drum bekas yang dipotong menjadi 2 bagian (isi 100 L), keranjang rotan atau bambu yang isinya lebih dari 25 L untuk mempertahankan suhu kompos.  Pemilihan wadah tergantung bahan yang tersedia, selera dan banyaknya sampah setiap hari. Sampah organik dipisahkan dari sampah anorganik (kegiatan ini disebut “memilah sampah”) kemudian dicacah menjadi berukuran 2 cm x 2 cm agar mudah dicerna mikroba kompos. Untuk menyerap air dan menambah unsur karbon, ditambahkan serbuk kayu gergajian.

Sampah harus dimasukkan wadah kompos setiap hari (sebelum menjadi busuk) dan diaduk sampai ke dasar wadah supaya tidak becek di bagian bawah. Pengadukan juga dimaksud untuk memasukkan oksigen yang diperlukan untuk pernapasan mikroba kompos.

Jika wadah sudah penuh, kompos harus dimatangkan atau distabilkan dahulu sampai suhunya menjadi seperti suhu tanah, baru bisa dipanen. Pengomposan dimulai lagi dengan wadah lain, dengan aktivator sebagian kompos yang masih panas dari wadah pertama. Kompos setengah jadi ini bisa juga dikirim ke pengomposan komunal untuk diproses bersama-sama. Sebagian ditinggal dalam wadah untuk dijadikan aktivator. Warga akan mendapat hasil panen kompos, atau membelinya dengan harga khusus.

4.2. Pengomposan Komunal

Memerlukan bangunan tanpa dinding, atapnya bisa dari plastik terpal, daun kirai, plastik gelombang, genteng dan sebagainya tergantung dana yang tersedia. Lantainya bisa tanah, semen atau paving blok. Kita bisa menyebutnya sebagai “Rumah Kompos”. Untuk wadah pengomposan sampah organik rumah tangga dapat dibuat bak atau kotak dari bambu, kayu, paving blok, bata dan sebagainya. Agar dapat menyimpan panas, kotak harus memiliki volume paling sedikit 500 L atau memiliki panjang 75 cm, lebar 75 cm dan tinggi 1 m. Salah satu sisinya harus bisa dibuka, untuk mengeluarkan adonan kompos jika seminggu sekali dibalik. Banyaknya kotak tergantung jumlah sampah yang akan dikelola. Hal penting agar tempat pengomposan bersih dan tidak berbau busuk, sampah yang masuk hanya sampah organik saja. Warga harus memilah sampahnya di rumah masing-masing (mematuhi UU Pengelolaan Sampah). Di depan rumah tidak perlu ada bak sampah, tetapi disediakan dua wadah sampah untuk sampah organik dan anorganik. Petugas pengangkut sampah mengambilnya dengan gerobak sampah yang diberi sekat. Sampah organiknya diturunkan di Rumah Kompos.  Selanjutnya oleh sampah organik dicacah secara manual atau dengan mesin pencacah. Jika menggunakan mesin pencacah, agar sampah tidak mengeluarkan air dan untuk menambahkan unsur karbon, dicampurkan terlebih dahulu serbuk kayu gergajian. Jika pencacahan secara manual, serbuk kayu dicampurkan sebelum masuk wadah pengomposan. Aktivator yang digunakan adalah kompos yang belum selesai berproses sehingga mikrobanya masih aktif.

Adonan kompos dari sampah organik rumah tangga jika diaduk setiap hari, akan matang dalam waktu kurang lebih 10-14 hari, namun harus distabilkan dahulu sampai suhu menjadi seperti suhu tanah, kira-kira makan waktu 2 minggu. Jika akan dikemas sebaiknya diayak terlebih dahulu untuk memisahkan bagian yang kasar. Jika tanah yang tersedia cukup luas dan sampahnya cukup banyak, pengomposan dapat dilakukan dengan sistem open windrow yaitu dengan timbunan-timbunan yang dibalik dan disiram setiap minggu. Kompos setengah jadi yang dikirim oleh warga dicampurkan ke adonan kompos yang sudah berusia kurang lebih 2 minggu, dan akan matang bersama-sama.

 

4.3. Kualitas Kompos

Kompos yang dibuat melalui proses termofilik aerobik dan terkendali seperti ini, kualitasnya “super”. Kaya akan unsur yang diperlukan tanaman untuk tumbuh subur. Kompos yang berkualitas baik berwarna hitam, berbau tanah, tekstur seperti tanah, kelembaban 30-40%, keasaman netral. Harganya bisa lebih dari Rp.1000/kg, bahkan Rp.2000/kg. Jika ingin ditingkatkan lagi harganya, kita bisa membibit dan menjual tanaman bunga, sayuran dan tanaman obat yang dipupuk dengan kompos buatan sendiri.

4.4. Team Pengelola Sampah

Dibentuk Komite Lingkungan oleh Pengurus RT/RW dan selanjutnya diperlukan peran serta warga sehingga kegiatan ini menjadi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing:

(a) Komite Lingkungan:

-   Relawan yang peduli lingkungan, memiliki kemampuan dan waktu.

-   Mengorganisasi warga dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.

-   Melatih dan meningkatkan keterampilan kader sebagai motivator dan tenaga pelaksana pengomposan.

-   Mengendalikan proses pengomposan agar dihasilkan kompos yang memenuhi syarat.

(b) Dewan Kelurahan, Tim Penggerak PKK dan Karang Taruna

-    Menjadi relawan kader lingkungan, sebagai motivator dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.

-    Para kader/motivator harus sudah melakukan pengomposan.

-    Mengajarkan dan menggerakkan warga untuk memilah sampah.

-    Pendampingan dalam proses pengomposan di rumah tangga.

(c)  Petugas Pelaksana Pengomposan

-    Merupakan tenaga tetap yang melaksanakan proses pengomposan.

4.5. Menciptakan Usaha Mandiri RT/RW

Untuk mewujudkan unit pengelolaan sampah ini perlu disusun proposal yang disusun oleh Pengurus RT/RW, yang berisi kebutuhan sarana dan prasarana, SDM, jadwal pelatihan TOT kader/motivator, prospek ke depan. Diharapkan kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat ini nantinya dapat mandiri dari penjualan kompos dan produk-produk turunannya (tanaman hias, sayuran, tanaman obat). Lingkungan menjadi bersih, teduh dan asri, masyarakat terjaga kesehatannya karena pengelolaan sampah merupakan bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan inspirasi bagi Pengurus RT/RW yang ingin mandiri dalam mengurus sampah warganya. Tentunya tingkat keberhasilan akan lebih tinggi jika aparat di atasnya (Lurah, Camat Bupati/Walikota) dan instansi terkait ikut berperan serta dengan memberikan dorongan dan apresiasi (Nasrun Andika Nurdin, 2009).

 

5. Program Gerakan Ramah Lingkungan

Produsen sampah, yaitu rumah tangga dan industri, diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri sampahnya. Mulai dari memilih bahan mentah yang ramah lingkungan, menggunakan proses yang ramah lingkungan saat mengonsumsi produk, dan mampu memisahkan antara sampah organik dan nonorganik. Hasanah (2009) menyatakan musim penghujan selalu membawa cerita tersendiri bagi masyarakat Indonesia khususnya. Hujan yang diturunkan Allah swt. sebagai rahmat bagi manusia dan makhluk di bumi, kadangkala juga membawa derita. Masih terekam jelas dalam ingatan kita semua, bagaimana bencana banjir melanda sebagian wilayah Kota Surakarta ini pada akhir tahun 2007, kurang lebih satu tahun yang lalu. Banjir ini merupakan yang terbesar setelah tahun 1966, di mana hampir semua wilayah yang terletak di pinggir tanggul  terendam air sungai Bengawan Solo setelah tanggulnya meluap. Banjir tersebut tidak hanya melanda warga bantaran sungai Bengawan Solo saja, tetapi sampai masuk ke anak-anak sungai yang bermuara ke Bengawan Solo.  Selain curah hujan yang tinggi pada musim penghujan tahun lalu, kerusakan lingkungan diduga turut memengaruhi. Kerugian yang diderita tidak hanya menyangkut materi saja, tetapi juga nonmateri. Kerusakan infrastuktur, kerugian harta benda, serta hilangnya aset ekonomi dan korban jiwa.

Maha Benar Allah swt. yang telah berfirman dalam kitab-Nya, “Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)” (Q.S. Asy-Syuura/42: 30). Lingkungan yang bersih, sebagaimana tercermin dalam hadits yang sudah masyhur, kebersihan adalah sebagian dari iman, menjadi salah satu tolok ukur seberapa besar komitmen seorang muslim terhadap perintah Allah swt. Hidup atau beraktivitas di lingkungan yang bersih, seringkali memengaruhi kinerja kita. Kenyamanan, rasa tenang, dan kepuasan akan kita rasakan ketika yakin lingkungan kita ‘aman’. Aman dalam artian suci, bersih, dan bebas dari bibit penyakit dan gangguan lain termasuk bau.

Oleh karena itu, perlu mewujudkan terciptanya kampung ramah lingkungan, dan warga masyarakat diharapkan ikut aktif mendukung dan bertanggungjawab terhadap kebersihan, keasrian, dan kesehatan di lingkungannya masing-masing. Sebagai Contoh di Kebumen (2009) diadakan sosialisasi, di mana warga diberi materi tentang sistem pengelolaan sampah dari rumah tangga. Diharapkan tiap rumah tangga bisa menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Rcycle + re plan). Tiga R adalah mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah, sehingga sampah bisa diminimalisasi. Selain itu dianjurkan juga melakukan penghijauan dengan menanam pohon peneduh.

Dari semua penjelasan di atas, ternyata bahwa gerakan ramah lingkungan erat kaitannya dengan yuridis, filosofis, sosilogis, antroplogis yang dampak akhirnya adalah kepada kesejahteraan warga baik secara profit mauput sebagai benefit. dari  penggunaan Konsep Pengelolaan Lingkungan.

Did you like this? Share it:
tags: , , ,

Leave a Reply